Cianjur, Cikadu.desa.id – Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pengertian Keuangan Desa menurut Permendagri 113/2014 ialah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan […]
Baca Selanjutnya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Setelah dilaksanakan APBDesa sangat mungkin terjadi perubahan, karena adanya perubahan pada pendapatan, pembelanjaan atau pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cikadu, Tahun Anggaran 2018 ini ada perubahan pendapatan […]
Baca Selanjutnya
Download Buku Saku Dana Desa : http://s.id/bukusakudanadesa Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada […]
Baca Selanjutnya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Berikut ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikadu Kecamatan Cikadu, Cianjur tahun 2017 dalam bentuk infografik. Infografik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikadu tahun 2017 ini sebagai salah […]
Baca Selanjutnya
Akhir tahun 2016 Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 10 Januari 2017. Maksud dibuatnya Peraturan Menteri ini disebutkan dalam Pasal 2, yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan […]
Baca Selanjutnya