Jalan

Mengenal Status Jalan dan Kewenangannya

Kabar Desa
Jalan
Ilustrasi: pixabay.com/larisa-k

Cianjur, Cikadu.desa.id – Kita tentu sudah tidak asing dengan yang namanya ‘jalan’, bukan? Jalan tak pernah jauh dari aktivitas sehari-hari kita. Namun, apakah kita sudah tahu status-status jalan dan siapa yang berwenang atas jalan tersebut? Eh, tapi tunggu. Sebelum membahas status-status jalan beserta siapa yang berwenang mengurusinya, mari kita cari tahu yang dimaksud “jalan” itu sendiri.

Apa itu Jalan?

Secara umum; “Jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya), perlintasan (dari suatu tempat ke tempat lain), dan yang dilalui atau dipakai untuk keluar masuk,” Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Secara spesifik; “Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel,” Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Nah, itulah yang dimaksud dengan jalan. Sekarang, mari kita bahas status-status jalan yang ada di negara kita. Di negara kita (Indonesia) status dan kewenangan jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Bukan hanya status dan kewenangannya saja, dalam peraturan tersebut juga diatur fungsi jalan, kelas, dan lain-lain. Tapi, yang akan kita bahas di sini hanya status dan kewenangannya saja. Kalau Anda ingin tahu lebih jauh tentang “Jalan”, silakan baca Peraturan Pemerintah nya yang bisa Anda unduh di akhir tulisan atau di halaman Download.

Status jalan

Status jalan dikelompokkan menjadi 5, yakni Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa.

  1. Jalan Nasional adalah jalan yang menghubungkan provinsi (antarprovinsi). Jalan Nasional terdiri atas jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukotaprovinsi, jalan tol, dan jalan startegis nasional.
  2. Jalan Provinsi adalah jalan yang menghubungkan antarkabupaten/kota dalam sebuah provinsi. Jalan provinsi terdiri atas jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota, jalan strategis provinsi dan jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribu kota provinsi, jalan tol, dan jalan startegis nasional.
  3. Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan antarkelurahan/desa. Jalan kabupaten terdiri atas jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan, jalan lokal primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan desa, dan antardesa, jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota, dan jalan strategis kabupaten.
  4. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
  5. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Kewenangan jalan

Jalan Nasional

Kewenangan pengelolaan jalan nasional berapa pada Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum). Sebagian wewenang Pemerintah dalam pembangunan jalan nasional yang meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

Jalan Provinsi

Kewenangan pengelolaan jalan provinsi berapa pada Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) yang dilaksanakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Jalan Kabupaten

Kewenangan pengelolaan jalan kabupaten berapa pada Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) yang dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Jalan Kota

Kewenangan pengelolaan jalan kota berapa pada Pemerintah Kota (Pemkot) yang dilaksanakan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Jalan Desa

Kewenangan pengelolaan jalan desa berapa pada Pemerintah Desa (Pemdes) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk.

Dari sekian jenis status jalan, di Desa Cikadu ada 3 jenis status jalan, yaitu Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Jalan provinsi yang ada di Desa Cikadu yaitu Jalan Simpang – Koleberes, sedangkan jalan kabupaten, yaitu Jalan Cigerenem – Kalapanunggal.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan bisa Anda unduh di sini.

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Penulis: Reza Iskandar Malik

Editor:

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan