Rumah Penerima Bansos di Desa Mekarwangi Resmi di Labelisasi

Kabar Desa

Informasi Kawasan – Gabungan Petugas Pengecatan/ Labelisasi Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial PKH, BPNT, BLT Provinsi dan BLT Desa, yang terdiri dari unsur Aparat Pemerintah Desa Mekarwangi dan Pendamping Sosial Kecamatan Cikadu. Melakukan Pelabelan Rumah KPM di Kampung Kaduringkang Desa Mekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur Jawa Barat (9/5/2020).

Pelaksanaan Labelisasi ini merupakan hasil musyawarah tingkat Kecamatan Cikadu, sepakat akan memasang label BANSOS dirumah KPM. Adapun bagi KPM yang merasa keberatan, bisa mengundurkan diri dari kepesertaan BANSOS apapun jenisnya.

Menurut Kepala Desa Mekarwangi Uun Hermawan, dengan pelabelan KPM maka diharapkan tidak lagi ada double pendanaan, selain untuk menyadarkan KPM yang dianggap sudah mampu/tidak layak dan transparansi kepada  masyarakat untuk pemetaan pembangunan kesejahteraan didesanya.

“Dengan pelabelan KPM ini, diharapkan tidak lagi ada double  pendanaan, untuk menyadarkan KPM juga yang dianggap sudah mampu dan transparansi kepada masyarakat,” tuturnya.

Petugas pelaksana labelisasi Desa Mekarwangi dan dibantu Pendamping Sosial PKH, melaksanakan kegiatan labelisasi sebagaimana data yang telah ada. Pendamping Sosial Kecamatan Cikadu, Salman, sangat mengapresiasi atas inisiatif Pemdes Mekarwangi untuk labelisasi khusus KPM PKH dan berharap apa yang dilakukan ini bisa berdampak positif bagi semua pihak.

Semoga dapat membuka mata kita yang selebar-lebarnya agar objektfitas tidak lagi menjadi korban daripada kebijakan yang tidak mendasar dan dari sana pula kita bisa melihat perbedaan antara orang kaya yang bermental miskin,” ungkap, Salaman kepada admin (9/5/2020)

Sambungnya, ternyata memang betul beberapa tokoh yang mengtakan bahwa rakyat ini mayoritas bersifat konsumtif dimana lebih suka menerima daripada memberi. Mudah-mudahan menjadikan bahan evaluasi bersama bagi para Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Cikadu akan validitas dan akurasi data dari mulai pendataan, verifikasi dan validasi agar melibatkan stakeholder dari mulai tingkat Pemerintah Desa, RT/RW, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. [adm/h-ppkh ckd]

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan