kartu keluarga

Tata Cara Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Menurut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

Kabar Desa Kependudukan
Kartu Keluraga
Ilustrasi: terupdate.id

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan pertimbangan sudah tidak cocok dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada 16 Oktober 2018.

Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018, pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas: a. pendaftaran biodata Penduduk; b. penerbitan KK (Kartu Keluarga); c. penerbitan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik); d. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan e. pendaftaran Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Penerbitan Kartu Keluarga

Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018, penerbitan Kartu Keluarga (KK) untuk Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas: a. penerbitan KK baru; b. penerbitan KK sebab perubahan data; dan c. penerbitan KK sebab hilang atau rusak.

Dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 ini ditegaskan, penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan: a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang untuk penduduk yang pindah dalam dalam wilayah NKRI; c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah; d. surat keterangan pengganti tanda identitas untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pengakuan janji setia untuk Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing.

Adapun penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing, menurut keterangan dari Perpres Nomor 96 Tahun 2018 ini, harus memenuhi persyaratan: a. izin tinggal tetap; b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau sebutan lain; dan b. surat keterangan pindah untuk Penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI.

Untuk penerbitan KK sebab perubahan data, menurut keterangan dari Perpres Nomor 96 Tahun 2018 ini, harus memenuhi persyaratan: a. KK lama; dan b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Sedangkan penerbitan KK sebab hilang atau rusak untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak; dan b. KTP-el.

Untuk penerbitan KK yang hilang atau rusak untuk Penduduk Orang Asing, menurut keterangan dari Perpres ini, harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak; b. surat izin tinggal tetap; dan c. KTP-el.

Pendaftaran Biodata Penduduk

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 ini menyebutkan, pendaftaran biodata Penduduk dilaksanakan terhadap: a. WNI di wilayah NKRI; b. WNI yang datang dari luar wilayah NKRI sebab pindah; c. Orang Asing yang mempunyai izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang mempunyai izin tinggal tetap.

“Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimakud, pencatatan biodata dilakuan terhadap WNI di luar wilayah NKRI,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018.

Berdasarkan keterangan dari Perpres Nomor 96 Tahun 2018 ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota atau UPT (Unit Pelayanan Teknis) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah NKRI sesudah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) atau sebutan lain; b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan; dan c. bukti pendidikan terakhir.

Untuk pencatatan biodata Penduduk yang datang dari luar wilayah NKRI sebab pindah dilaksanakan setelah Penduduk melakukan pelaporan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan memenuhi persyaratan: a. Dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan b. Surat keterangan pindah dari perwakilan RI.

Untuk Orang Asing yang mempunyai izin tinggal tetap atau izin terbatas, menurut keterangan dari Perpres Nomor 96 Tahun 2018 ini, melakukan pelaporan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan memenuhi persyaratan: a. Dokumen Perjalanan; dan b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal tetap.

Adapun Perwakilan RI melakukan pencatatan biodata WNI di luar wilayah NKRI sesudah WNI melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: a. Dokumen Perjalanan RI; b. surat keterangan yang menunjukan domisili; c. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan d. bukti pendidikan terakhir.

Pelaporan sebagaimana dimaksud, menurut keterangan dari Perpres Nomor 96 Tahun 2018 ini, dikecualikan untuk WNI yang telah mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Setelah dilakukan pencatatan, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mengeluarkan biodata Penduduk,” bunyi Pasal 9 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 ini.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yang sudah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 18 Oktober 2018.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ini bisa Anda unduh di halaman “Download” atau di sini.

Facebook Comments

1 thought on “Tata Cara Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Menurut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

Tinggalkan Balasan