Kartu Tanda Penduduk

Tata Cara Penerbitan KTP-el dan KIA Menurut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

Kabar Desa Kependudukan
Kartu Tanda Penduduk
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) (rri.co.id/Marga Rahayu)

Cianjur, Desa Cikadu – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada 16 Oktober 2018 lalu.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas: a. pencatatan biodata Penduduk; b. penerbitan Kartu Keluarga (KK) c. penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el); d. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan e. pendaftaran Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) tersebut disebutkan, penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) atau Penduduk Orang Asing terdiri atas: a. penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baru; b. penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) karena pindah datang; c. penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) karena perubahan data; d. penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) karena perpanjangan untuk Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; e. penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) karena hilang atau rusak; dan f. penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di luar domisili.

“Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baru untuk penduduk Warga Negara Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan b. Kartu Keluarga (KK),” bunyi Pasal 15.

Sementara penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan: a. telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; b. Kartu Keluarga (KK); c. Dokumen Perjalanan; dan d. kartu izin tinggal tetap.

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) karena pindah datang bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal; dan b. Kartu Keluarga (KK).

Sedangkan penerbitan Kartu tanda Penduduk (KTP-el) karena pindah datang bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan b. Kartu Keluarga (KK).

“Penerbitan Kartu tanda Penduduk (KTP-el) karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap memenuhi persyaratan surat keterangan pindah,” bunyi Pasal 18.

Adapun penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk Warga Negara Indonesia atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan: a. Kartu Keluarga (KK); b. Kartu tanda Penduduk (KTP-el) lama; c. kartu izin tinggal tetap; dan d. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Perubahan Penting.

Penerbitan Kartu tanda Penduduk (KTP-el) karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan: a. Kartu Keluarga (KK); b. Kartu tanda Penduduk (KTP-el) lama; c. Dokumen Perjalanan; dan d. kartu izin tinggal tetap.

Untuk penerbitan Kartu tanda Penduduk (KTP-el) karena hilang atau rusak bagi Penduduk Warga Negara Indonesia atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan: a. Surat keterangan hilang dari kepolisian; b. Kartu tanda Penduduk (KTP-el) yang rusak; c. Kartu Keluarga (KK); d. Dokumen Perjanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan e. kartu izin tinggal tetap.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) ini ditegaskan, perekaman dan penerbitan Kartu tanda Penduduk (KTP-el) baru oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan: a. tidak melakukan perubahan data penduduk; dan b. Kartu Keluarga (KK).

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Selain itu, Peraturan Presiden (Perpes) ini juga mengatur tentang penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi Penduduk Warga Negara Indonesia atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, yang berumur kurang dari 17 tahun, dan belum kawin.

“Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin” bunyi Pasal 23 ayat (1).

“Penerbitan Kartu Indentitas Anak (KIA) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdukcapil Kabupaten Kota,” bunyi Pasal 23 ayat (2).

Sementara di ayat berikutnya menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) akan diatur dengan Peraturan Menteri.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA diatur dengan Peraturan Menteri” bunyi Pasal 23 ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) tersebut. (Reza Iskandar Malik)

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Penulis : pengelola web cikadu.desa.id

Editor :

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan